Minyak goreng langka di pasaran, Bareskrim Polri panggil seluruh produsen se-Indonesia.

Anggota Komisi XI DPR RI, Sihar Sitorus mendesak kebijakan DMO dan domestic price obligation (DPO) untuk minyak sawit mentah atau crude palm oil  (CPO) dan turunannya segera dievaluasi.

Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Sultan B Najamudin mendorong pemerintah daerah untuk aktif mencari solusi jangka panjang dalam merespons fenomena kelangkaan minyak goreng.

KPK menduga ada aturan yang dilanggar dalam ekspor tersebut sehingga mengakibatkan kelangkaan minyak goreng dan harganya melonjak drastis.

Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga menegaskan bahwa pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag), terus berusaha keras untuk menjaga stok dan harga minyak goreng di seluruh Indonesia.

Hekal menyoroti keputusan pemerintah untuk menghapus aturan Harga Eceran Tertinggi bagi minyak goreng kemasan dan ‘melepasnya’ sesuai dengan mekanisme pasar yang berlaku.

“Faktanya saya bilang Bimoli, Rose Brand, Tropical, Filma enggak ada di lapangan. Ke mana saya bilang. Tinggal panggil saja mereka, ajak bicara kenapa langka,” ucap Firli

Keputusan terkait usulan dari Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini itu diterima atau tidaknya, akan diputuskan oleh Bamus.

Politisi PKS itu juga mengatakan, masyarakat dibuat bingung, di mana sebelumnya minyak goreng langka, namun sekarang stoknya melimpah.